Ada Omnibus Law, Bos BKPM Yakin Target Investasi 2020 Rp 886 T Bakal Tercapai

Phosphorus
Read Time:1 Minute, 35 Second

Jakarta- Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebut Omnibus Law Cipta Kerja merupakan instrumen untuk menggaet investor. Omnibus Law dilakukan untuk menyederhanakan sejumlah peraturan di Indonesia selama ini.

“Omni salah satu instrumen untuk tarik invstasi, karena memudahkan untuk berizin dan tidak berbelit belit,” ucapnya di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (17/2).

Dia juga memastikan Omnibus Law Cipta Kerja dapat dirasakan manfaatnya pada kuartal pertama pasca disahkan DPR RI. “Di samping itu ada insentif juga yang kita tawarkan. Kalau bisa cepet dilakukan (disahkan), maka pertumbuhan realisasi investasi dari omni dapat menyumbang di tahap pertama,” paparnya.

Bahlil optimistis realisasi penerimaan dari sektor investasi akan meningkat hingga mencapai target Rp 886 triliun di 2020, setelah diberlakukannya Ommibus Law Cipta Kerja. “Kita berpijak pada tahun 2019, 2019 itu per realisasi investasi lampaui target dari Rp790,2 triliun menjadi Rp809,6 triliun beranjak dari apa yang terjadi di tahun 2019, realisasi yang ditargetkan tahun 2020 mencapai Rp 886 triliun,” tegasnya.

Maka dari itu, dia optimistis dengan adanya Omnibus Law target penerimaan investasi yang dipatok akan tercapai. “Saya ingin katakan dari data-data BKPM yang sudah punya potensi investasi yang akan direalisasikan bakal mencapai target,” pungkasnya.

Bos BKPM Janji Cari Solusi Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja

Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan penolakan buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukan bentuk sentimen negatif terhadap investasi. Dia berjanji akan mencari solusi terbaik bagi investor dan para buruh.

“Penolakan bagian dari dinamika saya yakin ada solusi,” tegasnya di Komplek Gedung BKPM, Jakarta, Senin (17/2).

“Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan tinggal kita cari titik temu, di mana untuk mencapai keduanya (kesepakatan),” sambungnya.

Bahlil juga membantah informasi terkait penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak melibatkan perwakilan dari kaum buruh.

“Ini kan sudah dibuka, diberikan kesempatan pada publik termasuk buruh, untuk memberikan masukan terhadap draf UU omnibus law terkait lapangan kerja, investasi butuh tenaga kerja dan sebaliknya,” paparnya.

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KPK Kembali Periksa Kontraktor Muhammad Yamin Terkait Suap

Jakarta- emilik Grup Dempo Muhammad Yamin Kahar penyuap Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria berjalan didampingi petugas akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/02/2020). Muhammad Yamin Kahar diperiksa sebagai tersangka terkait suap proyek Jembatan dan pembangunan Masjid Solok senilai Rp 69,8 milyar.

Kirim Berita

085216456421